filsafat gerakan sosial

MANIFESTASI GERAKAN SOSIAL

Filsafat dan Sosiologi  Perubahan Sosial

Rethiking Gerakan Perubahan sosial[1]

Sudah lama dirasakan adanya jurang yang memisahkan antara dunia teoretis dari kalangan akademis yang membicarakan teori perubahan social maupun paradigma pembangunan dan dunia para praktisi perubahan sosialuntuk keadilan social (social justice) yang bekerja di dalam berbagai aksi maupun proyek perubahan social bersama kelompok-kelompok marginal seperti kaum buruh, para petani dan nelayan, perempuan miskindi pedesaan, maupun anak jalanan serta masyarakat di berbagai daerah.

Terdorong oleh keinginan untuk menjembatani dialog antara praktik perubahan social di akar rumput, maka suatu refleksi kritis ini di sitemtisasikan dan dinarasikan sebagai  bahan yang menfasilitasiterjadinya perenungan dan pembangkitan kesadaran kritispada teoritisi maupun praktisi lapangan. Sebagai suatu refleksi, tulisan ini tidak berprestai menjadi acuan teoretik mengenai teori perubahan social.

Tulisan ini ditulis didorong oleh keinginan untuk membuka ruang dialog kritik ideologi terhadap proses dan teori perubahan social, bukan dari hasil studi akdemik dari kalangan universitas, melainkan lebih banyak refleksi dari kalangan aksi yang panjang dari bahan bacaan yang diperoleh secara tiddak sistematik maupun hasil redleksi dari berbagai program bersama rakyat di akar rumput di dunia selatan.

Meskipun demikian , tulisan ini memang tidak di maksud untuk memberikan uraian teoritik tentang teori perubahan social dan pembangunan akan tetapi, lebih di dasarkan pada reflesi terhadap pengalaman dan pengamatan penulis serta sejumlah aktivis pergerakan social.

Meskipun demikian, tulisan ini memang tidak dimaksud untukmemberikan uraian teoretik tentang teori perubahan sosial dan pembangunan.akan tetapi, lebih didasarkan pada refleksi terhadap penglaman dan penulis serta aktivis pergerakan social di Indonesia, untuk merrefleksikan kaitan teori-teori perubahan social dan praktik lapangan program-program pemberdayaan masyarakat serta dorongan untuk menghentikan kecenderunga ketimpangan dalam dunia teori social dalam pengertian semakin kuat monopoli informasi dan pengalaman oleh kalangan akademis elitis, yakni lingkungan dan mereka yang mempunyai kesempatan luas untuk membaca, membahas, dan mendiskusikan paradigma dan berbagai teori pembangunan di dalam aktivis social dan organisasi social kemasyarakatan yang terjun ke masyarakat, yakni aktivis social dan organisasi universitas, sementara mereka yang bekerja di masyarakat, yakni

aktivis sosial dan organisasi sosial kemasyarakatan yang terjun ke masyarakat

untuk melakukan aksi sosial, tetapi tidak memiliki kesempatan untuk mempelajari

berbagai teori tersebut di universitas. Dengan demikian, tulisan ini ditulis dengan

keinginan ganda. Selain menyediakan bahan bacaan untuk khalayak umum dan

aktivis lapangan tentang paradigma dan teori pembangunan, juga didorong oleh

suatu semangat untuk merobohkan anggapan bahwa urusan ideologi,

paradigma, dan teori perubahan sosial hanya patut dan khusus dibaca, dipahami,

dan dikontrol oleh kalangan akademisi dan birokrasi, dan tabu untuk dibaca oleh

kalangan masyarakat biasa. Dengan kata lain, tulisan ini melakukan demistifikasi

terhadap bahan kajian ilmiah untuk menjembatani jarak antara para aktivis

lapangan dan berbagai paradigma dan teori ilmu sosial di univeritas.

Selain itu, semangat penulisan tulisan ini juga didorong oleh adanya

gejala timbulnya kerancuan teoretik dan paradigmatik dari banyak aktivis

lapangan. Yang dimaksudkan dengan kerancuan teoretik ini adalah persoalan

yang dihadapi oleh mereka yang bekerja untuk melakukan perubahan sosial di

lapangan, yakni para pekerja sosial masyarakat, baik kalangan aktivis lapangan

ornop maupun tokoh keagamaan, yang tanpa disadari telah menggunakan dasar

teoretik dan visi ideologis mengenai suatu perubahan sosial yang menjadi

landasan dan aktivitas praktis sehari-hari, tetapi sesungguhnya hakekat teori

yang sedang dipraktikkannya tersebut secara teoretik bertolak belakang dengan

tujuan yang mereka cita-citakan. Dengan demikian, tuntutan akan perlunya

pemahaman mengenai paradigma dan berbagai teori perubahan sosial yang

mereka jadikan pijakan untuk mengidentifikasi, memahami, dan menangani

masalah-masalah kemasyarakatan semakin meningkat. Lemahnya visi ideologi

dan teori mengenai perubahan sosial ini juga mempengaruhi metodologi yang

diterapkan, seperti bagaimana banyak organisasi sosial menempatkan

masyarakat sebagai obyek, padahal sementara itu bercita-cita melakukan

pemberdayaan masyarakat. Demikian halnya dalam merencanakan, menyusun,

dan menetapkan program pengembangan masyarakat, maupun dalam

mengevaluasi kegiatan tersebut. Kegiatannya banyak mencerminkan antipemberdayaan

masyarakat. Ketidakjelasan visi dan teori ini tidak saja telah

melahirkan inkonsistensi antara cita-cita dan teori yang digunakan, tetapi juga

telah berakibat menghambat peran atau partisipasi masyarakat dalam perubahan

sosial, yakni peranan masyarakat sipil (civil society) sebagai pelaku sejarah

utama dalam upaya demokratisasi ekonomi, politik, budaya, gender, serta aspek

sosial lainnya.                               

Gejala kerancuan teoretik ini terlihat dalam bagaimana para aktivis

sosial di lapangan mendefinisikan masalah kemasyarakatan dan memandang

teori 'mainstream' perubahan sosial pembangunan dewasa ini. Namun demikian,

sesungguhnya di kalangan aktivis sosial telah timbul kesadaran akan perlunya

secara kritis mempertanyakan kembali paradigma, teori, serta implikasinya

terhadap metodologi dan teknik lapangan. Kegairahan di kalangan aktivis sosial

untuk memahami berbagai teori politik ekonomi dan perubahan sosial dalam

pendidikan politik dan advokasi mendorong penulis untuk segera merampungkan

tulisan teori perubahan sosial ini.

Namun demikian, secara garis besar motivasi utama penyusunan tulisan

ini didorong untuk memenuhi kebutuhan bacaan teoretis dan memfasilitasi

perdebatan teoretik bagi mereka yang bekerja di lapangan. Secara umum tulisan

ini merupakan pengkajian teoretis dan mendasar, membahas kerangka ideologi,

paradigma, dan teori tentang perubahan sosial, yang diharapkan mampu

memacu pembaca untuk merefleksikan kegiatan lapangan mereka dengan

berbagai ideologi dan aliran teori perubahan sosial. Selain itu tulisan ini juga

merupakan refleksi kritik terhadap posisi teoretik berbagai teori yang dominan

tentang perubahan sosial dan pembangunan. Kritik ini diharapkan akan

memberikan bekal teoretik bagi pembaca, khususnya yang terlibat dalam proses

perubahan sosial dan yang sedang memikirkan paradigma alternatif perubahan

sosial. Terakhir, secara khusus tulisan ini disajikan bagi aktivis lapangan untuk

mendorong mereka melakukan refleksi dan dialog tentang berbagai teori perubahan

sosial sebagai bagian dari aktivitas lapangan sehari-hari.

Sebuah Refleksi Teoretik bagi Aktivis Sosial

Maksud terutama penyusunan tulisan ini adalah dalam rangka

memfasilitasi para praktisi untuk melakukan refleksi terhadap aksi yang selama

ini mereka lakukan di tingkat akar rumput. Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa

seorang aktivis lapangan atau praktisi perubahan sosial dalam memperjuangkan

"social justice", politik dan ekonomi yang demokratis, serta pengembangan

masyarakat menuju masyarakat adil sejahtera sangat membutuhkan teori

sebagai acuan, refleksi, maupun motivasi. Tugas utama suatu teori sosial pada

dasarnya tidak sekedar memberi makna terhadap suatu realitas sosial sehingga

memungkinkan lahimya kesadaran dan pemahaman terhadap suatu realitas

sosial. Akan tetapi, teori sosial juga bertugas untuk "mengubah realitas sosial"

yang dianggapnya bermasalah dan tidak adil sehingga sampai sekarang

masalah tersebut masih diperdebatkan. Tanpa disadari setiap pekerja dan aktivis

sosial seperti guru, akivis sosial, wartawan, dan pemimpin agama terlibat dalam

pertarungan teoretis secara nyata. Pertarungan tersebut berupa penerapan teori

dalam kegiatan mereka sehari-hari dan tanpa disadari teori sosial juga memiliki

dimensi penerapan. Dengan demikian, penulis berpendirian bahwa tugas ilmu

sosial tidak sekedar mencoba memahami suatu realitas sosial, tetapi juga

mengubahnya.

Berbagai teori sosial, ekonomi, politik, dan budaya lahir tidak saja dalam

rangka pertarungan memberi makna terhadap suatu realitas sosial, tetapi juga

berimplikasi pada perubahan sosial karena pada dasamya perubahan sosial

dibangun di atas pemahaman teoretik dan suatu teori sangat berpengaruh dalam

membentuk suatu program aksi di lapangan. Meskipun pada realitas sosial yang

sama, dua teori selalu memberi makna berbeda atau bahkan bertolak belakang

dan akibatnya akan membawa perubahan sosial secara berbeda pula. Misalnya

saja dalam melihat hubungan 'buruh-majikan' satu teori melihatnya sebagai

hubungan yang 'saling menguntungkan', tetapi teori lain justru menganggapnya

sebagai hubungan eksploitasi. Atas asumsi teoretik ini, bagaimana suatu

perubahan hubungan masa depan antara buruh dan majikan akan diproyeksikan.

"Rekayasa sosial" yang oleh satu teori dianggap sebagai keharusan pendekatan,

tetapi oleh teori lain justru dianggap sebagai suatu bentuk dominasi dan

'penindasan' dari ilmuwan sosial terhadap masyarakat. Perbedaan asumsi

tersebut tidak saja mempengaruhi berbagai metode penelitian dan pendidikan

sosial, tetapi juga membawa perbedaan visi dan orientasi hubungan antara

ilmuwan sosial dan masyarakat dalam proses perubahan sosial. Dengan

demikian, teori sosial membantu aktivis lapangan ataupun pekerja sosial untuk

menyadari apa yang mereka lakukan serta kemana dan model apa suatu

perubahan sosial akan dituju. Tanpa pemahaman akan teori ilmu sosial, dalam

menjalankan program sosial ekonomi di masyarakat, seorang aktivis tidak saja

bekerja tanpa visi dan orientasi, tetapi juga bisa melakukan kegiatan yang

sesungguhnya bertentangan dengan keyakinannya. Seorang aktivis sosial akan

selalu dihadapkan pada pilihan untuk memihak antara status quo dan perubahan;

antara pertumbuhan dan keadilan; antara rekayasa sosial dan partisipasi, antara

tirani dan demokrasi, dan seterusnya. Dalam kaitan itulah teori sangat membantu

memahami relasi sosial secara kritis.

Dalam praktik lapangan, dewasa ini terdapat dua paham teori sosial

yang kontradiktif yang melibatkan setiap pekerja sosial, yakni antara teori-teori

sosial yang digolongkan pada "teori sosial regulasi" berhadapan dengan teoriteori

sosial emansipatori atau juga yang dikenal dengan kritis.

Teori sosialregulasi yang bersemboyan bahwa ilmu sosial harus mengabdi pada stabilitas,

pertumbuhan, dan pembangunan, bersifat objektif serta secara politik netral dan

bebas nilai. Dalam pandangan ini teori sosial dikontrol oleh teorisi sedangkan

masyarakat dilihat hanya sebagai obyek pembangunan mereka. Pandangan teori

sosial ini berhasil memunculkan kaidah 'rekayasa sosial' yang menempatkan

masyarakat sebagai obyek para ahli, direncanakan, diarahkan, dan dibina untuk

berpartisipasi menurut selera yang mengontrol. Teori sosial telah menciptakan

birokrasinya: di mana teoretisi memiliki otoritas kebenaran untuk mengarahkan

praktisi dan masyarakat. Dalam hubungan ini aktivis sosial lapangan dan

masyarakat hanya diletakkan sebagai pekerja sosial tanpa kesadaran ideologis

dan teoretis secara kritis.

Sementara itu, bagi aliran kritis tugas ilmu sosial justru melakukan

penyadaran kritis masyarakat terhadap sistem dan struktur sosial 'dehumanisasi'

yang membunuh kemanusiaan. Gramsci menyebut proses ini sebagaj upaya

counter hegemoni. Proses dehumanisasi tersebut terselenggara melalui mekanisme

kekerasan, baik yang fisik dan dipaksakan, maupun melalui cara

penjinakan yang halus, yang keduanya bersifat struktural dan sistemik. Artinya,

kekerasan dehumanisasi tidak selalu berbentuk jelas dan mudah dikenali.

Kemiskinan struktural misalnya, pada dasarnya adalah suatu bentuk kekerasan

yang memerlukan analisis untuk menyadarinya. Bahkan, kekerasan sebagian

besar terselenggara melalui proses hegemoni, yakni cara pandang, cara berpikir,

ideologi, kebudayaan, bahkan 'selera' golongan yang mendominasi telah

dipengaruhkan dan diterima oleh golongan yang di dominasi. Dengan begitu

kegiatan sosial bukanlah arena netral dan apolitik. Kegiatan sosial tidaklah

berada dalam ruang dan masa yang steril, tetapi merupakan kegiatan politik

menghadapi sistem dan struktur yang bersifat hegemonik.

Bagi paham kritis, dalam dunia yang secara struktural tidak adil, ilmu

sosial yang bertindak tidak memihak, netral, objektif, serta berjarak atau

detachment adalah suatu bentuk sikap ketidakadilan tersendiri, atau paling tidak

ikut melanggengkan ketidakadilan. Paham ini menolak objektivitas dan netralitas

ilmu sosial dengan menegaskan bahwa ilmu pengetahuan tidak boleh dan tidak

mungkin pernah netral. Oleh karena itu, teori sosial haruslah subjektif, memihak

dan penuh atau sarat dengan nilai-nilai demi kepentingan politik dan ekonomi

golongan tertentu. Teori ilmu-ilmu sosial, termasuk juga paham kebudayaan dan

pandangan keagamaan dalam paradigma kritis ini selalu memihak dan mengabdi

demi kepentingan tertentu. Masalahnya, kepada golongan yang mana suatu teori

sosial harus mengabdi. Itulah makanya, dalam pandangan ini, teori sosial dan

praktik pengabdian masyarakat yang netral dan objektif, sementara masyarakat

berada pada suatu sistem dan struktur sosial yang tidak adil dan dalam proses

'dehumanisasi', ilmuwan dan pekerja sosial dianggap menjadi tak bermoral

karena ikut melanggengkan ketidakadilan.

Sesungguhnya sudah cukup lama diperdebatkan mengenai masalah

objektivitas, hakikat, dan tugas ilmu sosial. Apakah teori sosial dan aktivis sosial

harus netral, tidak memihak, ataukah harus mengabdi demi kepentingan tertentu

seperti golongan lemah. Namun, dalam perspektif teori sosial kritis, ilmu sosial

tidaklah sekedar diabdikan demi kepentingan golongan lemah dan tertindas,

tetapi lebih mendasar daripada itu, teori sosial haruslah berperan dalam proses

pembangkitan kesadaran kritis, baik yang tertindas maupun yang menindas,

terhadap sistem dan struktur sosial yang tidak adil. Teori sosial harus mengabdi

pada proses transformasi sosial yakni terciptanya hubungan (struktur) yang baru

dan lebih baik. Dengan kata lain, dalam prespektif teori sosial kritis, ilmu sosial

tidaklah sekedar memihak kepada yang tertindas dan yang termarjinalisasi

belaka, tetapi lebih berusaha menciptakan ruang yang akan menumbuhkan

kesadaran, baik bagi golongan menindas dan yang tertindas untuk menyadari

bahwa mereka telah berada dalam sistem sosial yang tidak adil. Teori sosial

harus membangkitkan kesadaran kritis. baik bagi yang mendominasi maupun

yang didominasi, untuk perubahan menuju terciptanya suatu hubungan (struktur)

dan sistem sosial yang secara mendasar lebih baik, yakni suatu sistem

masyarakat tanpa eksploitasi, tanpa penindasan, tanpa diskriminasi, dan tanpa

kekerasan. Dengan demikian, tugas teori sosial adalah memanusiakan kembali

manusia yang telah lama mengalami dehumanisasi, baik yang menindas maupun

yang ditindas.

Teori Perubahan Sosial dan Teori Pembangunan: Suatu Penjelasan

Umumnya orang beranggapan bahwa pembangunan adalah kata benda

netral yang maksudnya adalah suatu kata yang digunakan untuk menjelaskan

proses dan usaha untuk meningkatkan kehidupan ekonomi, politik, budaya, infrastruktur

masyarakat, dan sebagainya. Dengan pemahaman seperti itu,

'pembangunan' disejajarkan dengan kata "perubahan sosial". Bagi penganut

pandangan ini konsep pembangunan adalah berdiri sendiri sehingga

membutuhkan keterangan lain, seperti, pembangunan model kapitalisme,

pembangunan model sosialisme, ataupun pembangunan model Indonesia, dan

seterusnya. Dalam pengertian seperti ini teori pembangunan berarti teori sosial

ekonomi yang sangat umum. Pandangan ini menjadi pandangan yang

menguasai hampir setiap diskursus mengenai perubahan sosial.

Sementara itu, di lain pihak terdapat suatu pandangan lebih minoritas

yang berangkat dari asumsi bahwa kata 'pembangunan' itu sendiri adalah

sebuah discourse, suatu pendirian, atau suatu paham, bahkan merupakan suatu

ideologi dan teori tertentu tentang perubahan sosial. Dalam pandangan yang

disebut terakhir ini konsep pembangunan sendiri bukanlah kata yang bersifat

netral, melainkan suatu "aliran" dan keyakinan ideologis dan teoretis serta praktik

mengenai perubahan sosial. Dengan demikian, dalam pengertian yang kedua ini

pembangunan tidak diartikan sebagai kata benda belaka, tetapi sebagai aliran

dari suatu teori perubahan sosial. Bersamaan dengan teori pembangunan

terdapat teori-teori perubahan sosial lainnya seperti sosialisme, dependensia,

ataupun teori lain. Oleh karena itulah banyak orang menamakan teori

pembangunan sebagai pembangunanisme (developmentalism). Dengan

demikian pengertian seperi ini menolak teori-teori, seperti teori pembangunan

berbasis rakyat, atau teori integrated rural development, atau bahkan

pembangunan berkelanjutan (sustainable development) dan merupakan alternatif

dari pembangunanisme, melainkan variasi-variasi lain dari ideologi

pembangunanisme.

Oleh karena itu, tulisan ini pada dasarnya lebih memfokuskan

pembahasan mengenai seluk-beluk paradigma dan teori perubahan sosial, yakni

teori tentang bagaimana suatu masyarakat berubah serta dinamika dan proses

sekitar perubahan tersebut. Dengan demikian, teori dan kritik terhadap pembangunan

yang banyak dibahas dalam tulisan ini nanti, dalam hubungan ini

dipahami dan diletakkan sebagai salah satu ideologi dan teori serta salah satu

bentuk dari teori perubahan sosial. Dengan kata lain, salah satu dari teori

perubahan sosial yang akan dibahas adalah teori pembangunan. Sebagai salah

9

satu dari berbagai teori perubahan sosial, teori pembangunan, dewasa ini telah

menjadi mainstream dan teori yang paling dominan mengenai perubahan sosial.

Pembangunan sebagai salah satu teori perubahan sosial adalah fenomena yang

luar biasa, karena sebuah gagasan dan teori begitu mendominasi dan

mempengaruhi pikiran umat manusia secara global, terutama di bagian dunia

yang disebut sebagai "dunia ketiga". Gagasan dan teori pembangunan, bagi

banyak orang bahkan mirip 'agama baru' yakni menjanjikan harapan baru untuk

memecahkan masalah-masalah kemiskinan dan keterbelakangan bagi berjutajuta

rakyat di dunia ketiga.

Istilah pembangunan atau development tersebut kini telah menyebar

dan digunakan sebagai visi, teori, dan proses yang diyakini oleh rakyat di hampir

semua negara, khususnya dunia ketiga, dengan setelah diterjemahkannya ke

dalam bahasa dengan menggunakan kata yang sesuai dengan bahasa lokal di

masing-masing negara. Di negara-negara Amerika Latin, misalnya, kata ini

disamakan dengan kata dessarollo. Bahkan, di negara yang belum memiliki

bahasa nasional seperti Filipina, misalnya, kata yang digunakan untuk melokalkan

'development' adalah dalam tiga bahasa daerah utama, yakni pangunlad

untuk bahasa Tagalok, sedang dalam bahasa Ilongo adalah Pag-uswag,

dan dalam bahasa Ilocano menjadi progreso. Di Indonesia, kata development

diterjemahkan dengan 'pembangunan'.

Kata 'pembangunan' menjadi diskursus yang dominan di Indonesia erat

kaitannya dengan munculnya pemerintahan orde baru. Selain sebagai semboyan

mereka, kata 'pembangunan' juga menjadi nama bagi pemerintahan orde baru,

hal itu bisa dilihat bahwa nama kabinet sejak pemerintahan orde baru selalu

dikaitkan dengan kata 'pembangunan', meskipun kata 'pembangunan'

sesungguhnya telah dikenal dan digunakan sejak masa orde lama. Kata

pembangunan dalam konteks orde baru, sangat erat kaitannya dengan

discourse-development yang dikembangkan oleh negara negara Barat. Uraian

berikut mencoba melakukan penyelidikan secara kritis terhadap discourse

development, yang menjadi sumber dari diskursus 'pembangunan' di Indonesia.

Oleh karena itu, perhatian uraian ini tidaklah mengusahakan tinjauan dari segi

bahasa, tetapi mencoba menstudi politik ekonomi dalam permulaan discourse

development, dan bagaimana development disebar-serapkan ke dunia ketiga,

serta hubungannya dengan diskursus 'pembangunan' di Indonesia sejak

pemerintahan militer orde baru, yakni suatu pemerintahan militer selama 32

tahun, yakni sejak militer Indonesia mengambil alih kekuasaan Presiden Sukarno

tahun 1967 hingga kejatuhan rezim militer ini oleh suatu revolusi sosial tahun

1998.

Namun, jika dilihat secara lebih mendalam dari pengertian dasarnya,

pembangunan merupakan suatu istilah yang dipakai dalam bermacam-macam

konteks, dan seringkali digunakan dalam konotasi politik dan ideologi tertentu.

Ada banyak kata yang mempunyai persamaan makna dengan kata

pembangunan, misalnya perubahan sosial, pertumbuhan, progres, dan

modernisasi. Dari kata-kata tersebut hanya istilah perubahan sosial yang

memberi makna perubahan ke arah lebih positif. Oleh karena makna

pembangunan bergantung pada konteks siapa yang menggunakannya dan untuk

kepentingan apa, uraian mengenai pengertian pembangunan akan dilihat dari

konteks sejarah bagaimana istilah tersebut dikembangkan.

10

Pertanyaan dasarnya adalah apakah konsep "pembangunan" itu adalah

suatu kategori tersendiri, atau jenis dari suatu yeng lebih besar. Dalam tulisan ini

penulis meletakkan pembangunan sebagai suatu teori dibawah payung teori

perubahan sosial. Dengan kata lain, salah satu bahasan dalam ilmu-ilmu sosial

adalah masalah perubahan sosial. Banyak teori dan dimensi pendekatan

perubahan sosial, di antaranya: dimensi evolusi dan revolusi sosialistik dan

kapitalistik, dan dimensi-dimensi lainnya. Salah satu teori perubahan sosial

tersebut adalah teori pembangunan. Lambat-laun, pembangunan sebagai teori

berubah dan menjadi suatu pendekatan dan ideologi, bahkan menjadi suatu

paradigma dalam perubahan sosial. Selama orde baru, bahkan pembangunan

oleh para birokrat dan akademisi diperlakukan lebih dari sekedar teori perubahan

sosial. Selain berhasil menjadi ideologi orde baru, pembangunan juga dinamakan

kabinet selama kekuasaan orde baru dibawah presiden Suharto

---

[1] Sebuah pengantar diadaptasi dan diulas kembali dari, Mansour Faqih, Sesat Pikir Teori

Pembangunan dan Globalisasi, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Insist Press, Cet. I., 2001) h. 1-16.

PENGABDIAN

Budaya ketimuran sangat akrab dan menjunjung tinggi budaya pengabdian. Pengabdian seseorang diaplikasikan dalam berbagai ragam bentuk dan jenisnya. Yang paling kentara adalah pengabdian antara budak dan majikan yang menjadi ciri khas “profesionalisme” ketimuran. Seseorang yang taat dan patuh pada majikan akan dianggap pekerja yang baik dan akan mendapatkan penghargaan lisan sebagai “pekerja yang baik”. Setidaknya begitulah konsep yang dipercaya orang Indonesia khususnya di budaya Jawa. 
Budaya pengabdian dianggap sebagai budaya yang kurang menghargai profesionalisme.Nampaknya eksistensi budaya mengabdi ini yang telah mengkristal dalam diri orang timur dan hal ini membuat orang barat “gusar”.Pengenalan akan konsep HAM dan budaya kerja professional adalah budaya tandingan yang disusupkan di budaya timur oleh barat dengan berbagai mediasi yang sangat teratur dan intelek. Pengadopsian konsep HAM dan Profesionalisme adalah wajar tapi pengadopsiannya harus berjalan sinergis dengan kondisi lingkungan bermasyarakat agar bisa mendapatkan tempat dan apresiasi oleh lingkungan sekitar.
Secara pribadi saya berpendapat bahwa ada dua aspek penting dari konsep pengabdian yaitu pelaksanaan dari apa yang diamanahkan (implementasi fisik) dan pensugestian diri bahwa apa yang kita lakukan adalah berguna buat orang lain dan diri kita sendiri (implementasi psikis). Yang pertama akan mengalami kebosanan tanpa dilengkapi oleh aspek yang kedua.Begitupun juga tidak akan mungkin bisa terlaksana implementasi psikis tanpa ada implementasi fisik. Bagaimana mungkin kita bisa percaya sesuatu baik apabila kita belum melaksanakannya. Dalam konsep ibadah implementasi fisik adalah aktifitas gerak yang kita lakukan dalam menjalankan ritual-ritual keagamaan dan implementasi psikisnya adalah perasaan tenang dalam melakukan aktivitas tersebut. Aspek kedualah yang menjaga stabilitas kehidupan beragama ditengah hantaman budaya global yang katanya menjadi identitas masyarakat dunia.
mungkin kurang ilmiyah, tulisan ini hanya sebagai draft tulisan yang belum selesai jadi segala kesalahan penulisan atau tata bahasa harap dimaklumi.

 

tareqat

 sebagian pendapat dari al-mukaram rama kyai haji achmad chalwani nawawi

Tarekat adalah metode pendekatan diri kepada Allah. Secara Etimologi Tarekat adalah cara atau metode atau metode pendekatan diri kepada Allah. Jika metode pendekatanya menurut Syech Ali Abu Hasan as Saadzily, maka dinamakan tharikat Syadziliyyah. Apabila metode pendekatanya Syech Abdul Qadir al-Jailani, maka dinamakan tharikqat qadiriyyah, jadi nama thariqat tersebut diambil dari muassis/ pendirinya, pembuat metodenya.
Thariqat di berjan sudah ada sejak KH. Zarkasyi yang kemudian dilanjutkan putra beliau, syekh Siddiq lalu dilanjutkan putranya lagi, KH. Nawawi dan sekarang dilanjutkan oleh putra KH. Nawawi, KH. Achmad Chalwani Nawawi. Jadi, thariqat di Berjan sudah mengalami empat periode estafet kepemimpinan.
Syeh Zarkasyi mendapatkan rekomendasi (izin menjadi mursyid) dari syeh abdul karim Banten, tepatnya di kampung Tanara. Syeh Abdul Karim Banten merupakan murid dari Syech Achmad Khatib Bin Abdul Ghafar Sambas Kalimantan (pembawa thariqat di Indonesia) .
Adanya thariqah ini sudah ada sejak adanya islam itu sendiri. Pada zaman nabi thariqat sudah ada amaliahnya, namun istilahnya belum menjadi nama. Sedangkan Nama thariqat muncul sekitar 500 tahun sepeninggal nabi. Jadi thariqat bukanlah buatan ulama atau kyai-kyai karena itu sudah ada sejak zaman nabi.
Dalam kitab Ta’limul Muta’alim ada sebuat hadits yang mengatakan “al-sanadu mina ad-Diin” yang artinya, sanad merupakan bagian dari agama. Dalam islam, orang punya ilmu dituntut punya sanad yang sampai pada rasulullah. Jadi kalau thariqat tidak ada sanadnya/ tidak sampai kepada rasulullah, itu tidak bisa dinamakan thariqat.
Dalam islam Thariqat banyak, ada 49 Tharikat. Di Indonesia, kebanyakan menganut thariqat Qadiriyyah, Syadziliyyah, Naqsyabandiyyah, Tijaniyyah, Alawiyyah, Tsamaniyyah dan sebagainya. Kalau di Berjan ini merupakan kombinasi Qadiriyyah-Naqsyabandiyyah. Thariqat Qadiriyyah-Naqsyabandiyyah di Indonesia ini, di dalam bukunya Dr. Zamaksyari Dhofier pusatnya ada 3 (tiga).
Pertama, Suryalaya Tasyikmalaya yang sekarang dipimpin oleh Abah Anom. Kedua, Mranggen Semarang, yang sekarang dipimpin Syech Ibrahim Brumbung. Sedangkan ketiga di Peterongan, Jombang sekarang dipimpin oleh Syech Musta’in. Ketiga Pusat Thariqat Indonesia ini silsilahnya bertemu.
Secara organisatoris, Thariqat di Indonesia ada perkumpulanya, diantaranya Jamiyyah Thariqah al-Mu’tabaroh an-Nahdliyyah, yaitu perkumpuan Thariqah di bawah Nahdlatul Ulama.
Pada masa KH. Zarkasyi, generasi Thariqat pertama di Berjan, beliau punya beberapa murid yang sangat terkenal yaitu Syech Umar Payaman Magelang, yang menyebarkan tharikat di daerah Magelang, Temanggung sampai Salatiga.
Kedua syech mudzkir, kauman Magelang yang masih saudara KH. Dalhar Magelang. Ketiga Syech Siraj yang sekarang di Malaisia .
Pada periode kedua, KH. Shiddiq juga punya murid banyak, diantaranya Syech Haramain Jember Jatim.
Pada periode ke-tiga, KH. Nawawi juga punya banyak murid, Thariqah berkembang pesat terutama di Jambi yang dibawa oleh murid beliau Syech Ali bin Abdul Wahhab Kuala Tungkal Tanjungjabungbarat Jambi, yang sekarang mempunyai sekitar 500-an ribuan murid, bahkan muridnya dari Malaysia dan Singapura.
SESI TANYA JAWAB
(Sdr.Subhan)Siapa saja anggota thariqat qadiriyyah?
(Jawaban)Dari kalangan Petani, Dosen, petani dan lain-lain. Namun kebanyakan dari kalangan menengah kebawah. Santri dan alumni disini tidak diwajibkan masuk tharekat. Bahkan ada yang mau masuk, tapi
(pertanyaan)Ritual dan jadwal?
(jawaban)Tharekat menekankan tiga hal: istigfar, shalawat, dzikir. Thariqat apa saja seperti ini, kalaupun ada tambahan-tambahan sedikit dari mursyid, tapi pada intinya tida poin tersebut.
Pertama, istigfar. Berangkat dari ayat al-Quran “istagfiru rabbakum, innahu kaana ghaffaraa” kemuadian allah menjawab sendiri “yursilissamaa alaikum midrarara”(orang yang banyak istigfar akan dikasih murah hujan oleh Allah), “layudrikum amwalin”(akandijaga hartanya, termasuk asetnya), “wa baniinin”(dijaga keturunanya), “yaj al lakum anhaara” (dimudahkan mengalirnya air-air sungai)
Kedua, Shalawat. Shalawat besar sekali manfaatnya. Diantaranya di salam Syarah Dalailul Khairat: mathoitul masyarraq, disitu ada 52 manfaat orang baca shalawat.
Ketiga,Dzikir. Dzikir banyak selaki manfaatnta. Untuk orang awam, tidak perlu banyak berdoa yang penting dzikir secara rutin. Dalam hadits qudsi Allah berfirman yang artinya: “barangsiapa yg sibuk ingat kepadaku sampai tdk minta apa-apa kepadaku, maka aku kasih apa-apa sebelum dia minta apa-apa.
Thariqat tidak bisa disampaiakan secara detail, karena sifat thariqat tertutup. Jika ingin tahu lebih mendalam, harus ikhlason muklison baiat masuk thariqah.
Mursyid di angkat mursyid lain dengan pertimbangan kemampuan ilmu dll. Syarat mursyid menurut syech abdul qadir, ada tiga yaitu ilmal ulama(memiliki ilmu ulama), siyasatal ulum(politik pemerintahan), hikmatal hukama’(ilmunya ahli hikmah)
*disampaikan ketika audiaensi dalam rangka penelitian mahasiswa UI Jakarta tentanng thariqat di Aula PP An-Nawawi Berjan, 08 Juni 2008. tulisan ini disarikan oleh Ahmad Naufa Khoirul Faizun dari file wav hasil rekaman acara tersebut.